KOTA BIMA – Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, bersama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P., melakukan inspeksi mendadak (sidak) stabilitas harga dan komoditas bahan pangan di Pasar Raya Amahami Kota Bima, sekaligus menghadiri peluncuran Program SAMARASA (Sahabat Masyarakat untuk Harga Stabil dan Sejahtera), Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi bahan pokok dan komoditas yang memengaruhi daya beli masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala BPS Provinsi NTB, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB, Asisten II Setda Kota Bima, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bima, para kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Bima, kepala instansi vertikal, serta camat dan lurah se-Kecamatan Rasana'e Barat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sidak di Pasar Raya Amahami. Wakil Wali Kota Bima bersama Wakil Gubernur NTB dan rombongan menyambangi sejumlah pedagang untuk memantau perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, bawang merah, dan sejumlah komoditas strategis lainnya.
Selain memantau harga dan ketersediaan pasokan, rombongan juga berdialog langsung dengan para pedagang guna menyerap informasi mengenai kondisi distribusi, dinamika harga, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada data statistik maupun kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan kehadiran langsung pemerintah di tengah masyarakat.
Usai sidak, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Program SAMARASA sebagai inovasi TPID Kota Bima dalam memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah. Program ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau serta pasokan yang tetap tersedia.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir masyarakat menghadapi berbagai dinamika, mulai dari fluktuasi harga beras, cabai, bawang merah hingga tantangan distribusi LPG 3 kilogram. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga tidak dapat dijaga hanya melalui kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengawasan langsung di lapangan.
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sidak yang dilakukan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan stabilitas harga dan pasokan.
“Sidak tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan harga, stok, dan distribusi komoditas pangan tetap terkendali serta mendengar secara langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Feri Sofiyan menjelaskan bahwa Program SAMARASA diharapkan menjadi instrumen penguatan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang semakin responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Arus distribusi pangan di wilayah Bima Raya sangat dipengaruhi oleh konektivitas dengan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, bahkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga dan potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas TPID, penyediaan data, pengembangan inovasi, hingga pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Apresiasi serupa turut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB di bawah koordinasi Wakil Gubernur NTB yang terus memperkuat sinergi antardaerah sehingga langkah-langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah NTB dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Setelah peluncuran Program SAMARASA, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi strategis yang berkaitan dengan komoditas penyumbang inflasi daerah. Peninjauan dilakukan ke distributor pelumas kendaraan bermotor untuk melihat aspek ketersediaan dan rantai distribusi sektor transportasi, kemudian dilanjutkan ke Gudang Bulog guna memastikan kesiapan stok serta dukungan pasokan pangan bagi masyarakat.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil di lapangan, mulai dari perkembangan harga di tingkat pasar, kelancaran distribusi barang, hingga kecukupan stok komoditas strategis.
Di akhir kegiatan, Wakil Wali Kota berharap seluruh rangkaian sidak dan peluncuran Program SAMARASA mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam mengatasi berbagai tantangan, khususnya terkait kelancaran distribusi, kecukupan stok, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Program SAMARASA benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan sidak pasar, peluncuran Program SAMARASA, serta peninjauan langsung terhadap berbagai titik strategis dalam rantai pasok dan distribusi, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pokok dan komoditas strategis tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau.(RED)
.png)
