KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun 2026 sebesar Rp47,636 miliar atau 44,66 persen dari target tahunan sebesar Rp106,654 miliar. Capaian tersebut tidak hanya melampaui target semester pertama yang dipatok sekitar 40 persen, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan sebesar 17,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk memenuhi target PAD hingga akhir tahun.
"Realisasi semester pertama menunjukkan tren yang menggembirakan. Dibandingkan semester pertama 2025, penerimaan PAD meningkat sekitar Rp6,942 miliar atau 17,06 persen. Ini menjadi modal penting, tetapi belum cukup. Masih diperlukan kerja yang lebih intensif agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai," kata Muhammad Hasyim, pada Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, hingga akhir Juni 2026 Pemerintah Kota Bima masih harus mengejar penerimaan sekitar Rp59,018 miliar, atau sekitar 60 persen dari target tahunan.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Bima, dua sumber pendapatan terbesar masih berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Realisasi Pajak Daerah mencapai Rp19,369 miliar atau 48,50 persen dari target sebesar Rp39,934 miliar. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sekitar 24,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan dari Retribusi Daerah mencapai Rp25,823 miliar atau 45,40 persen dari target Rp56,877 miliar. Secara nominal, sektor ini menjadi penyumbang terbesar PAD semester pertama dengan kontribusi sekitar 54,21 persen terhadap total penerimaan dan mengalami pertumbuhan 38,34 persen dibandingkan semester pertama tahun 2025.
Muhammad Hasyim menilai peningkatan tersebut mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya berada pada semester kedua tahun ini.
"Pemerintah Kota Bima meminta seluruh OPD pengampu pendapatan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan inovasi pelayanan, serta mengoptimalkan seluruh potensi objek dan subjek pendapatan daerah. Setiap peluang penerimaan harus dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.
Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru terealisasi sekitar Rp4,47 juta, sedangkan kelompok Lain-lain PAD yang Sah mencapai Rp2,438 miliar atau 31,09 persen dari target yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih mendominasi struktur PAD Kota Bima dengan nilai kumulatif Rp45,193 miliar, atau sekitar 94,87 persen dari total realisasi PAD hingga 30 Juni 2026.
Muhammad Hasyim menegaskan bahwa optimalisasi PAD memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, meningkatnya pendapatan daerah akan memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Kota Bima dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar angka target. Pendapatan daerah yang meningkat akan memperkuat kemandirian fiskal Kota Bima, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana," pungkas dia.(RED)
.png)
