LOMBOK TENGAH – Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Kedul memberikan klarifikasi terkait insiden yang menimpa ratusan siswa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Jumat (11/9/2026).
Dilansir dari Opsintb, Ketua Yayasan Budi Sain Mangkling sekaligus pengelola SPPG Gunung Kedul, Khaeruddin, menyebut kondisi siswa diduga berkaitan dengan menu ayam kebab yang terlambat dikonsumsi.
“Menurut hasil uji laboratorium sementara tadi, makanan ini paling lambat harus dimakan jam 9 pagi. Sehingga, makanan ini indikasinya basi, karena terlambat dimakan,” ujar Khaeruddin yang diktip dari opsintb.
Menurutnya, keterlambatan konsumsi makanan tersebut bukan disebabkan oleh pihak SPPG. Ia juga menyebut suasana di lokasi menjadi lebih ramai karena sejumlah anak yang tidak terdampak ikut menangis melihat temannya mengalami sakit.
“Ada miskomunikasi di situ. Makanan yang dimakan adik-adik ini mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Kepala UPTD Puskesmas Mantang, H Ahmad Safwan, membenarkan makanan MBG yang dikonsumsi siswa telah basi. Namun, ia mengatakan kondisi tersebut belum dapat langsung disebut sebagai keracunan.
“Ada respons dari tubuh kita terhadap makanan basi yang kita konsumsi. Jadi, kalau kita bilang keracunan belum mengarah ke sana ya,” terang Safwan.
SPPG Gunung Kedul diketahui melayani sekitar 1.900 penerima manfaat. Ratusan siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis di sejumlah puskesmas dan sebagian besar telah diperbolehkan pulang.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama Satuan Tugas MBG Provinsi NTB turut turun ke lokasi untuk melakukan penanganan.
“Informasi terakhir, seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan telah diperbolehkan pulang. Satu orang siswa sebelumnya sempat diinfus,” kata Asisten II Setda Lombok Tengah, Lalu Rinjani di lokasi.
Dari pemeriksaan awal terhadap operasional SPPG, dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah tersedia. Pelaksanaan apel SPPG juga terpenuhi dan chef telah memiliki sertifikat BNSP.
Namun, terdapat catatan terkait proses pelabelan ompreng yang belum diterapkan secara menyeluruh.
Saat ini, pihak terkait masih melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan penyebab kejadian, termasuk proses penyediaan, pengolahan hingga distribusi makanan.
“Kami pastikan penanganan dilakukan cepat, terpadu, dan mengutamakan keselamatan seluruh penerima manfaat,” pungkas Rinjani.(RED)
.png)
.png)
