KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima terus mempercepat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan memastikan kesiapan lahan, mulai dari aspek legalitas hingga pematangan lahan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., di Ruang Rapat Sekda Kota Bima, Selasa (6/10/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan untuk menyiapkan lahan yang akan mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Bima.
Dalam arahannya, Sekda menekankan dua hal utama yang perlu menjadi perhatian, yakni kepastian status dan sertifikasi lahan serta proses pematangan lahan.
Terkait status lahan, Pemerintah Kota Bima telah memperoleh Surat Keputusan (SK) dari kementerian terkait mengenai pelepasan lahan dengan luas kurang lebih 53 hektare.
Lahan tersebut selanjutnya perlu segera diproses untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk kepastian administrasi sekaligus legalitas aset daerah.
Selain proses sertifikasi, Sekda juga meminta agar pematangan lahan segera dilakukan untuk mendukung tahapan pembangunan Sekolah Rakyat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diharapkan dapat membantu proses pembersihan dan persiapan awal lahan tersebut.
Sekda juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti proses penyiapan lahan, termasuk penyelesaian administrasi serta penyerahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan lahan.
Rapat tersebut dihadiri Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Camat Raba, Camat Rasanae Timur, Kepala Bidang Aset serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Melalui rapat tersebut, Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat berkoordinasi dan mengambil langkah sesuai tugas serta kewenangannya.
Dengan koordinasi tersebut, proses persiapan lahan Sekolah Rakyat di Kota Bima diharapkan dapat berjalan secara terarah dan segera ditindaklanjuti.(RED)
.png)
