KOTA BIMA - Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah, khususnya camat dan lurah, harus mengedepankan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa jabatan dalam pemerintahan bukanlah kekuasaan, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembekalan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima Tahun 2026, di Aula BAPPEDA Kota Bima, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., Sekretaris Daerah Kota Bima, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bima, serta Ketua TP PKK Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati.
Dalam arahannya, Wali Kota mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Amanah yang kita emban bukan sekadar tentang jabatan atau kedudukan, tetapi menyangkut tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran kita sebagai aparatur pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan paradigma aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menurutnya, camat dan lurah bukanlah penguasa wilayah, melainkan pelayan masyarakat yang harus memastikan setiap kebutuhan dan kepentingan warga mendapatkan perhatian pemerintah.
Karena itu, seluruh camat dan lurah diminta lebih aktif, tanggap, serta responsif dalam menyikapi berbagai dinamika dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Aparatur juga dituntut memiliki kepekaan dan kemampuan melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan, sehingga langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Secara khusus, Wali Kota memberikan penekanan agar aparatur menghindari konflik kepentingan, praktik nepotisme, serta segala bentuk intervensi politik, terutama dalam proses penetapan penerima bantuan pemerintah.
Setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan bantuan sosial maupun kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan.
Selain persoalan pelayanan publik, Wali Kota juga mengingatkan pentingnya peran aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menyukseskan gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat, dan Asri) serta gerakan Kambali Mbojo Mantoi.
Ia menjelaskan, keberhasilan kedua gerakan tersebut tidak cukup hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Dalam hal ini, camat dan lurah diharapkan menjadi motor penggerak gotong royong, kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, penguatan solidaritas sosial, serta menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan yang menjadi identitas masyarakat Mbojo.
Menutup arahannya, Wali Kota berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan amanah dan kesempatan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk pengabdian tidak hanya memiliki konsekuensi pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Melalui kegiatan Bimtek dan Pembekalan tersebut, diharapkan aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Bima semakin meningkatkan kapasitas, integritas, profesionalisme, serta kepekaan dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat lingkungan dan kelurahan.(RED)
