Saat Rakor, PJ Wali Kota Bima Bertemu Presiden

Saat Rakor, PJ Wali Kota Bima Bertemu Presiden

 

PJ Wali Kota Bima saat berjabat salam dengan Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Ir. H. Mohammad Rum, MT, Senin, 30 Oktober 2023, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di istana negara. 

Rakor yang dihadiri oleh seluruh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota se-Indonesia ini bertujuan untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik serta mengoptimalkan implementasi program strategis nasional.

Dalam pertemuan ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. 

"Kami siap bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah lainnya serta private sektor untuk menciptakan Mal Pelayanan Publik yang efisien dan berkualitas," ujarnya.

Rakor ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, dan Pj Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, MT, menjadi salah satu pemangku kepentingan yang turut berperan dalam mewujudkannya.

Baca juga:  

PJ Wali Kota Bima Undangan Peresmian 10 MPP dan Rakor Percepatan Pembentukan MPP 2023

PJ Wali Kota Bahas Investasi Perhotelan di Jakarta

Isu strategis nasional yang dibahas antara lain adalah ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim dan bencana peperangan yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Negara Indonesia. 

"Jangan terjebak dengan rutinitas sehari-hari, Kepala Daerah harus mengerti dan memahami kondisi terkini" ungkap Presiden RI, Ir. Joko Widodo pada saat memberikan arahan di moment rakor yang diselenggarakan di Istana  Negara ini.

"Bekerja, berinovasi dan berorientasi pada hasil", tambah Jokowi. Lebih lanjut Jokowi menekankan memasuki tahun politik, agar Kepala Daerah tetap menjaga netralitas.

Rangkaian kegiatan rakor ini selanjutnya dilaksanakan di Kantor Kemendagri RI. 

Mendagri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mengungkapkan dengan adanya Keputusan Pilkada Serentak 2024, memberi peluang lahirnya Penjabat Kepala Daerah dengan waktu jabatan yang cukup lama, ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk menilai sistem mana yang lebih bagus dalam rekruitment Kepala Daerah, apakah melalui sistem Pilkada langsung atau sistem non Pilkada melalui mekanisme penugasan.

Dan untuk mengawal dan mengevaluasi sistem penugasan penjabat kepala daerah ini, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI, akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 3 bulan sekali terhadap kinerja para penjabat kepala daerah.

Rakor ini diikuti oleh 23 Pj. Gubernur, 37 Pj. Wali Kota, dan 133 Pj. Bupati se-Indonesia. Beberapa materi pengarahan diantaranya meliputi isu strategis dari Kemenkeu, Bappenas, Kemenkes, Kemendikbud ristek, Kemenpan RB dan Kementan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.

Salah satu isu strategis yang juga menjadi pembahasan penting dalam ajang ini adalah isu lonjakan inflasi dan stabilitas harga pangan.

Kepala Badan Pangan Nasional RI yang menjadi key note speakers pada rakor kali ini, menjelaskan bahwa isu inflasi di daerah merupakan salah satu prioritas yang harus segera ditangani. 

Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait dan Bapanas telah  melaksanakan berbagai upaya strategis dalam menekan laju inflasi dan menjaga kestabilan harga  pangan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. 

Hal ini terealisasi dengan bergulirnya program Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar setiap Minggu di setiap daerah dengan memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan pemanfaatan Alokasi Dana Dekonsentrasi Nasional yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Akan tetapi dalam rangka percepatan penurunan inflasi dan menjaga kestabilan harga pangan, tentunya juga harus dibarengi dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dengan cara efisiensi konsumsi berbagai komoditi yang menjadi penyumbang inflasi. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mendukung program konsumsi pangan melalui program B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman). 

"Harapannya, dengan berbagai program ini, sinergi kebijakan pangan nasional dengan kebijakan pangan daerah dapat terus diperkuat  guna menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, serta ketahanan pangan nasional dapat terjamin" tutup Kepala Bapanas. (RED

Posting Komentar

0 Komentar