.jpg)
Bima, Berita Bima - Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima, Ny. Anita H. Irfan, menegaskan pentingnya sinergi antara GOW, TP PKK, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Bima Tahun 2025, yang digelar Kamis (5/6) di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bima.
"Perlu kerja sama semua pihak agar Kabupaten Bima benar-benar menjadi daerah yang ramah anak dan memperoleh hasil yang lebih baik ke depannya," ujar Ny. Anita.
Didampingi Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos, dan Sekretaris Bappeda Dadang Erawan, ST., ME, Ny. Anita juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak dan mencegah risiko dari penyalahgunaan teknologi.
"Jangan hanya membekali anak dengan gadget tanpa pengawasan. Orang tua harus lebih terlibat, karena banyak kasus seperti paparan pornografi bermula dari kurangnya kontrol terhadap penggunaan perangkat digital," tandasnya.
Selain itu, Ketua GOW juga menyoroti pernikahan usia dini sebagai isu krusial yang harus ditangani secara serius. Menurutnya, pernikahan dini dapat berdampak pada gagal tumbuh anak (stunting) akibat kurangnya pengetahuan orang tua muda tentang gizi dan pengasuhan.
"Pencegahan pernikahan dini bukan hanya soal sosial, tapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas generasi penerus," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos, menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melaksanakan perlindungan anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
"Ada enam klaster utama dalam penilaian KLA yang harus dipenuhi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus," jelas Nurdin.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat komitmen seluruh anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Bima dalam menyusun langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak di Bima.(RED)
.jpg)