Kota Bima, Beritabima.com – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025). Rakor tersebut membahas situasi sosial, politik, keamanan, dan aksi demonstrasi yang terjadi dua hari terakhir pasca insiden 25 Agustus 2025 di sejumlah daerah di tanah air.
Selain membahas perkembangan situasi, rakor juga fokus pada langkah-langkah koordinatif untuk mengembalikan keamanan, ketertiban, serta menjaga stabilitas nasional.
Rakor daring yang dipimpin Mendagri ini berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima. Turut hadir Wali Kota Bima, Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608 Bima, Kepala perangkat daerah lingkup Pemkot Bima, Kepala Badan Statistik Kota Bima, serta perwakilan Perum Bulog Bima.
Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan bahwa insiden 25 Agustus 2025 telah menimbulkan kekacauan dan keresahan di berbagai daerah.
“Hingga tidak sedikit fasilitas umum dan kantor pemerintahan mengalami kerusakan, sampai berujung pembakaran,” ungkap Tito.
Ia menyebut para demonstran membawa sejumlah tuntutan, di antaranya soal tunjangan rumah anggota DPR dan RKUHP Perampasan Aset.
“Pemerintah menghormati dan mendengar penyampaian aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan koreksi dengan tetap menjaga semangat gotong royong dan persatuan,” ujarnya.
Tito juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan sikap negara yang terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, dan akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut,” jelasnya.
Namun demikian, Tito menilai kericuhan yang terjadi telah memicu instabilitas nasional.
“Sejak aksi 25 Agustus 2025 terjadi, ada sebanyak 107 titik kericuhan dari 32 provinsi,” beber Mendagri.
Beberapa daerah yang terdampak di antaranya DKI Jakarta, Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Cilacap, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, dan Palopo.
Di tengah gejolak tersebut, Mendagri mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang tetap kondusif, termasuk Kota Bima.
“Ini membuktikan kematangan demokrasi bagi daerah yang tidak terjadi gejolak, termasuk Kota Bima,” ucapnya.
Ia pun mengingatkan agar pejabat daerah menghindari kegiatan yang bersifat hura-hura.
“Di tengah kondisi rawan, saya ucapkan terima kasih kepada kabupaten dan kota yang telah mampu menjaga kamtibmas di daerahnya, dengan mengambil langkah gerak cepat dan pro aktif, sehingga stabilitas terjaga dan kondusif,” pungkas Tito.(RED)
