KOTA BIMA – Pemerintah Kota Bima terus mempertegas komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan melalui audiensi dan silaturahmi bersama Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB masa bakti 2026–2030 yang berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Bima, Senin (6/4).
Kehadiran rombongan Komisi Informasi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, dengan didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima. Pertemuan ini menjadi pijakan awal dalam membangun hubungan kerja konstruktif guna mengawal keterbukaan informasi publik di daerah.
Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Wali Kota Bima menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas H. A. Rahman, SE.
Selain membahas visi besar transparansi, pertemuan ini juga membedah langkah teknis di lapangan. Wali Kota menggarisbawahi pentingnya penguatan internal di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar akses informasi semakin mudah dijangkau oleh publik.
“Pentingnya optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi publik secara cepat dan transparan,” ujar Wali Kota menambahkan.
Merespons komitmen tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Kota Bima dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi. Pihak KI NTB menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, hingga penguatan regulasi demi memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dengan baik.
Audiensi ini juga menjadi ruang diskusi strategis untuk menyamakan persepsi terkait standar layanan informasi publik serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan Komisi Informasi Provinsi NTB mampu mendorong terciptanya budaya transparansi yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.(RED)
