BIMA - Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kategori “Pengendalian Inflasi” dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Kemendagri Awards 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi, Selasa (19/5) malam.
Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima berhasil meraih predikat Terbaik II tingkat kabupaten dan memperoleh trofi penghargaan serta bantuan dana senilai Rp2 miliar.
Kegiatan bertajuk “Kemendagri Awards, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku” itu dimulai pukul 19.30 WITA dan dihadiri para kepala daerah serta Forkopimda dari wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.
Kategori pengendalian inflasi menilai kebijakan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur terhadap kestabilan inflasi, kepatuhan pelaporan, dukungan anggaran dalam program pengendalian, hingga efektivitas pelaksanaannya.
Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Sumba Timur meraih Terbaik I dengan hadiah Rp3 miliar, Kabupaten Bima sebagai Terbaik II dengan hadiah Rp2 miliar, dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Terbaik III dengan hadiah Rp1 miliar. Sementara kategori pemerintah kota terbaik I diraih Kota Tual, Maluku, dan tingkat provinsi terbaik I diraih Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan pengendalian inflasi dalam kerangka penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” ungkap Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan sejumlah pejabat terkait lingkup Pemkab Bima.
Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp248,2 miliar.
Program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alsintan, dan bantuan benih; serta penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, RTLH, SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat.
Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil menurun menjadi 12,59 persen atau turun sebesar 0,32 persen dibandingkan tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan dari 2,04 persen pada 2024 menjadi 0,41 persen pada 2025 setelah turun sebesar 1,63 persen.
Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar yang tersebar pada 13 perangkat daerah.
Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dari target 17,33 persen mampu ditekan hingga mencapai 12,22 persen.
Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati dan Wakil Bupati Bima dibantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang diketuai Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE serta Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE selaku sekretaris tim bersama instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
Tim tersebut bertugas menyusun kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi tingkat nasional maupun daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi secara terpadu.(RED)
