KOTA BIMA – Wali Kota Bima menerima audiensi dan silaturahmi bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima di Aula Parenta, Selasa (14/7/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya percepatan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Bima sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Plt. Asisten I Setda, Plt. Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas PUPR, Kasat Pol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Koperindag, Kepala Dinas Sosial, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima.
Dalam paparannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima menyampaikan bahwa Kota Bima telah ditetapkan memiliki target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) secara nasional sebesar 56,28 persen. Dari target tenaga kerja sebanyak 34.113 orang, saat ini masih terdapat gap kepesertaan sebanyak 18.281 tenaga kerja yang harus dipenuhi.
BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa capaian kepesertaan terus dimonitor setiap bulan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diharapkan pada bulan Juli seluruh potensi penambahan tenaga kerja dapat segera didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mengoptimalkan pencapaian target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan sejumlah strategi, di antaranya melalui kepesertaan pekerja pada sektor koperasi dan UMKM, sektor jasa konstruksi, penyertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai peserta yang mendaftarkan pekerja di lingkungan rumah tangganya seperti asisten rumah tangga, sopir maupun tukang kebun, serta optimalisasi program konversi uang duka Pemerintah Daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Bima menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pencapaian target UCJ di Kota Bima. Menurutnya, masih adanya selisih yang cukup besar antara target dan capaian saat ini harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
"Saya tertarik dengan alternatif peningkatan UCJ melalui keterlibatan ASN, di mana para ASN dapat mendaftarkan pekerja yang ada di rumahnya, seperti tukang kebun, sopir maupun asisten rumah tangga. Langkah ini tidak hanya membantu memenuhi target, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja," ujar Wali Kota.
Selain itu, Wali Kota meminta Dinas PUPR untuk memastikan para pekerja proyek konstruksi terlindungi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kepada Dinas Koperindag, ia juga menginstruksikan agar terus melakukan sosialisasi kepada pelaku koperasi dan UMKM mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, besaran iuran yang relatif ringan, sekitar Rp8.000 per bulan, tidak akan memberatkan masyarakat, namun manfaat perlindungan yang diberikan sangat besar ketika peserta mengalami risiko kerja.
Wali Kota juga menilai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, penyerahan manfaat kepada peserta diharapkan dapat dikemas dalam kegiatan yang lebih terbuka sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat nyata dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan bekerja maksimal dalam menutup kekurangan kepesertaan yang masih mencapai lebih dari 18 ribu tenaga kerja, sehingga target Universal Coverage Jamsostek Kota Bima dapat segera tercapai dan semakin banyak pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.(RED)
.png)
