KOTA BIMA - Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, menerima silaturahmi sekaligus audiensi Anggota DPD RI, Mirah Midadan Fahmid, dalam rangka Kunjungan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Bima, Senin (20/7/2026).
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik).
Pada kesempatan itu, Wali Kota Bima memaparkan kondisi infrastruktur jalan di Kota Bima, khususnya terkait konektivitas antarwilayah. Menurutnya, secara umum konektivitas jalan telah tersedia, namun tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah peningkatan kemantapan jalan pada sejumlah ruas strategis.
"Pemerintah Kota Bima berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam peningkatan kemantapan jalan, mengingat infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Kolo yang saat ini memperoleh program bantuan pemerintah pusat berupa pengembangan Kampung Nelayan. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, dibutuhkan infrastruktur jalan yang memadai agar aksesibilitas masyarakat semakin baik.
Selain kawasan Kolo, Pemerintah Kota Bima juga menetapkan sejumlah ruas jalan sebagai prioritas pembangunan ke depan, yakni ruas Kolo, Lewi Jambu, Lelamase, dan Nungga. Ruas-ruas tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Tidak hanya peningkatan kualitas jalan, Pemerintah Kota Bima juga mengusulkan dukungan pemerintah pusat untuk penambahan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada sejumlah ruas prioritas. Kehadiran PJU diharapkan mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas maupun melintas di kawasan tersebut.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Bima dan DPD RI dalam mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas, berkelanjutan, serta mampu mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bima.(RED)
