MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.
.png)
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan, serta Kepatuhan terhadap SOP Program MBG di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, mitra, dan yayasan se-NTB.
Sekda Abul Chair mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan program nasional.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga pelaku distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.
“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.
Pemprov NTB juga mendorong penguatan rantai pasok daerah agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dan produk daerah mampu bersaing dengan produk dari luar.
Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 SPPG dengan 733 unit aktif. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, serta menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.
Dalam kesempatan itu, Sekda NTB menekankan tiga aspek penting dalam pelaksanaan program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.
“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.
“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa tujuan utama Program MBG adalah memenuhi kebutuhan gizi kelompok prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, khususnya pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sony menegaskan bahwa program tersebut juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga supplier lokal harus menjadi prioritas utama.
“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.
Secara nasional, Program MBG telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dan mempekerjakan lebih dari 27 ribu pekerja. Di NTB sendiri terdapat 853 SPPG terverifikasi, dengan 828 unit telah beroperasi dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.
Program ini juga melibatkan sekitar 4.457 supplier yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat.
“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.
Sony turut menekankan pentingnya menjaga kualitas barang, kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tersebut tidak dipenuhi, operasional dapat dihentikan sementara untuk evaluasi lebih lanjut.
Selain itu, standar keselamatan, termasuk instalasi dan penggunaan gas, juga wajib dipenuhi guna menjamin keamanan operasional program.
Sony menyebutkan bahwa pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari. Lombok Timur menjadi daerah dengan distribusi anggaran terbesar sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp4 miliar per hari diserap untuk membiayai tenaga kerja sebanyak 40.100 orang sehingga menciptakan perputaran ekonomi di masyarakat melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari.
“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat NTB yang lebih sejahtera.(RED)
