KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan, meningkatkan inovasi daerah, serta memperbaiki capaian Reformasi Birokrasi guna mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (8/6/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, para Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan terdapat tiga agenda strategis yang menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bima saat ini. Agenda pertama adalah penguatan kinerja daerah dalam menghadapi berbagai indikator penilaian pemerintah pusat guna memperoleh insentif fiskal daerah.
Agenda kedua adalah peningkatan inovasi daerah agar Kota Bima mampu meningkatkan status dari kategori “Sangat Inovatif” menjadi “Terinovatif”, sehingga berpeluang memperoleh penghargaan sekaligus insentif dari pemerintah pusat. Sementara agenda ketiga adalah percepatan perbaikan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang menjadi salah satu indikator penting dalam tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Bima mengungkapkan keprihatinannya atas menurunnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bima pada tahun 2025. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
"Penurunan capaian Reformasi Birokrasi harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat agar Kota Bima mampu kembali meningkatkan peringkat dan bersaing dengan daerah-daerah lain yang terus melakukan berbagai pembenahan," tegas Wali Kota.
Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan bahwa dalam aspek penguatan kinerja daerah terdapat sejumlah indikator utama yang menjadi dasar penilaian pemerintah pusat. Di antaranya keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan stunting, menekan tingkat pengangguran, menjaga stabilitas inflasi, serta mendorong penguatan sektor creative finance sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada sektor inovasi daerah, seluruh perangkat daerah didorong untuk menghadirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Wali Kota meminta seluruh OPD terus melakukan percepatan transformasi layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, terkait Reformasi Birokrasi, Wali Kota mengingatkan bahwa capaian indeks tersebut memiliki konsekuensi strategis terhadap pengelolaan kepegawaian daerah, termasuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius melaksanakan langkah-langkah perbaikan sesuai indikator yang telah ditetapkan.
Selain membahas agenda pembangunan dan tata kelola pemerintahan, Wali Kota Bima juga kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. Ia menegaskan bahwa Kota Bima harus terbebas dari titik-titik penumpukan sampah liar dan hanya memiliki satu lokasi penampungan akhir sampah, yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Untuk mewujudkan hal tersebut, para Camat dan Lurah diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat inovasi daerah, mempercepat reformasi birokrasi, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Kota Bima yang maju, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.(RED)
.png)