KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar secara virtual bersama pemerintah daerah se-Indonesia.
Kegiatan tersebut diikuti Pemerintah Kota Bima melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. H. Mukhtar, M.H., bertempat di Ruang Rapat Wali Kota Bima (Aula Parenta), Selasa (3/11/2026).
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi pengendalian inflasi tersebut telah memasuki pertemuan ke-1.900. Pertemuan rutin ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memantau perkembangan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas inflasi di daerah.
Dalam pemaparan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, Dr. Ateng Hartono, S.E., M.Si., inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/m-to-m), 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), dan 2,40 persen secara tahun kalender (year-to-date/y-to-d).
Secara bulanan, inflasi Oktober 2026 lebih rendah dibandingkan September 2026 yang tercatat sebesar 0,30 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan, dengan tingkat inflasi sebesar 0,51 persen dan andil sebesar 0,15 persen.
Sejumlah komoditas yang mendorong inflasi bulanan antara lain cabai rawit, tomat, cabai merah, sawi hijau, serta tarif angkutan udara. Sementara komoditas yang turut meredam inflasi meliputi daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, semangka, bawang putih, dan bawang merah.
Adapun secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan andil terbesar terhadap inflasi, dengan tingkat inflasi sebesar 4,82 persen dan andil 1,40 persen. Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahunan antara lain cabai rawit, emas perhiasan, ikan segar, beras, minyak goreng, serta daging ayam ras.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan perkembangan inflasi di sejumlah provinsi. Papua Selatan tercatat mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,12 persen, disusul Papua Tengah sebesar 0,98 persen dan Papua Barat sebesar 0,93 persen.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan melalui Zoom Meeting bersama sejumlah pemerintah daerah yang mengalami inflasi tertinggi. Sesi tersebut menjadi ruang koordinasi dan evaluasi untuk membahas perkembangan harga serta langkah-langkah pengendalian inflasi di masing-masing daerah.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kota Bima terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dalam memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, menjaga stabilitas pasokan, serta memastikan keterjangkauan harga bagi masyarakat.(RED)
