KOTA BIMA – Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, S.E., menekankan pentingnya penguatan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang terintegrasi.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Posyandu Rontu 2, RT 09/RW 05, Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Selasa (3/11/2026).
Tim penilai dipimpin Ketua Tim Penilai, Teguh Gatot Yuwono, S.Sos., M.M., bersama 17 orang anggota rombongan. Kunjungan tersebut bertujuan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan dokumen serta penyelenggaraan Posyandu Rontu 2 yang mewakili Kota Bima pada ajang tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bima menyampaikan bahwa Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Perannya tidak lagi sebatas pelayanan penimbangan balita, tetapi berkembang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan.
"Posyandu bukan lagi sekadar tempat untuk menimbang balita, melainkan telah menjadi jantung pelayanan dasar masyarakat yang memiliki peran sangat strategis. Melalui pendekatan pelayanan yang integratif, Posyandu kini menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pemenuhan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)," ungkap Wali Kota.
Adapun enam bidang SPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Wali Kota juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen yang sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, dokumentasi yang baik menjadi bagian penting dalam proses penilaian sekaligus mencerminkan pelaksanaan program Posyandu di tengah masyarakat.
Saat ini, Kota Bima memiliki 175 Posyandu yang didukung 880 kader. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kader yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.
"Para kader Posyandu merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan di bidang pelayanan masyarakat. Mereka bekerja dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan tanggung jawab. Karena itu, Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memberikan perhatian yang layak, termasuk melalui pemberian insentif yang memadai bagi seluruh kader. Ini merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kontribusi mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bima telah menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi penilaian tingkat provinsi, mulai dari pembenahan administrasi, penyiapan dokumen yang akurat, hingga pengembangan inovasi unggulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu.
Wali Kota berharap lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama dalam memperkuat tata kelola serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Lurah Rontu, Amiruddin, S.Sos., menjelaskan bahwa Kelurahan Rontu memiliki dua Posyandu, yakni Posyandu Rontu 1 dan Posyandu Rontu 2. Masing-masing Posyandu melayani lima wilayah Rukun Tetangga (RT).
Posyandu Rontu 2 yang mewakili Kota Bima dalam lomba tingkat provinsi telah terintegrasi dengan PAUD Oi Si'i. Sasaran pelayanannya meliputi bayi, balita, serta 14 orang ibu hamil.
Dalam mendukung optimalisasi pelayanan, Posyandu Rontu 2 juga mengembangkan sejumlah inovasi unggulan, di antaranya Mars Posyandu Rontu 2 dan program Kebun Sehati.
Program tersebut tidak hanya menjadi sarana edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas diri, memberikan edukasi kewirausahaan, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB, Teguh Gatot Yuwono, menyampaikan harapannya agar proses penilaian berlangsung secara objektif dan komprehensif dengan berpedoman pada pemenuhan enam bidang SPM.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen administrasi dengan pelaksanaan program di lapangan.
"Penilaian tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen semata, tetapi harus mampu memperlihatkan bukti nyata pelaksanaan program, termasuk bagaimana tata kelola dan implementasinya di lapangan. Apa yang tertuang dalam dokumen harus benar-benar selaras dengan kondisi dan kinerja yang dilaksanakan," jelasnya.
Melalui penilaian tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap Posyandu Rontu 2 dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi contoh pengembangan pelayanan Posyandu yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Upaya ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.(RED)
